Teori Organisasi

                     

                          Teori Organisasi Klasik

a.  Dalam teori ini organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku tidak mengandung kreatifitas.

b.       Unsur pokok yang selalu muncul dalam organisasi formal:

§  Sistem kegiatan yang terkoordinasi

§  Kelompok orang

§  Kerjasama

§  Kekuasaan & Kepemimpinan.

c.       Teori Klasik berkembang dalam 3 Aliran:

§  Teori Birokrasi

§  Teori Administrasi

§  Teori Manajemen Ilmiah

1)      Teori Birokrasi

            Istilah BIROKRASI berasal dari kata LEGAL_RASIONAL:

“Legal” disebabkan adanya wewenang dari seperangkat aturan prosedur dan peranan yang dirumuskan secara jelas.

“Rasional”  karena adanya penetapan tujuan yang ingin dicapai.

Karekteristik-karekteristik birokrasi menurut Max Weber:

a.       Pembagian kerja

b.       Hirarki wewenang

c.       Program  rasional

d.       Sistem prosedur

e.       Sistem aturan hak kewajiban

f.        Hubungan antar pribadi yang bersifat impersonal

2)      Teori Administrasi

            Menurut Henry Fayol terdapat 14 unsur utama yaitu:

Pembagian Kerja	Pengambilan Keputusan (sentralisasi/desentralisasi)
Kewenangan dan Tanggung Jawab	Hirarki
Ketaatan (Disiplin)	Peraturan
Kesatuan Pimpinan	Keadilan
Kesatuan Gerak	Kestabilan
Mendahulukan Kepentingan Umum	Inisiatif
Penghargaan	Harmoni (Persatuan)

           

3)      Teori Manajemen Ilmiah

Empat kaidah Teori Manajemen Ilmiah menurut Frederick W. Taylor:

§  Menggantikan metode kerja dalam praktek dengan metode atas dasar ilmu pengetahuan.

§  Mengadakan seleksi, latihan dan pengembangan karyawan

§  Pengembangan ilmu tentang kerja, seleksi, latihan dan pengembangan secara ilmiah perlu intregasikan.

§ Perlu dikembangkan semangat dan mental karyawan untuk mencapai manfaat manajemen ilmiah

Teori Organisasi Neo Klasik

1. Teori ini muncul akibat ketidakpuasan dengan teori klasik dan teori merupakan penyempurnaan teori klasik. Teori ini menekankan pada  “pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja”.
2. Dalam pembagian kerja  Neoklasik memandang perlunya:
• Partisipasi.
• Perluasan kerja.
• Manajemen bottom_up.

                        Teori Organisasi Modern

            Teori Organisasi Modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan  yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan.

            Organisasi bukan sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil akan tetapi organisasi merupakan sistem terbuka yang berkaitan dengan lingkungan dan apabila ingin dapat bertahan hidup, maka ia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan.

Prinsip dan Lingkungan Organisasi

Agar organisasi dapat berjalan secara efektif dan efesien perlu memahami prinsip-prinsip organisasi yang terpenting menurut Robbins, yaitu:

1. Spesialisasi Kerja

      Hakikat spesialisasi kerja adalah bahwa seluruh pekerjaan dipecah-pecah menjadi sejumlah langkah dan tiap langkah diselesaikan oleh individu yang berlainan, bukannya keseluruhan pekerjaan dilakukan oleh satu individu.

2. Departementalisasi

      Setelah pekerjaan dibagi-bagi melalui spesialisasi kerja, perlu dilakukan pengelompokan pekerjaan tersebut sehingga tugas yang sama/mirip dapat dikoordinasikan. Dasar yang digunakan untuk pengelompokan ini, disebut departementalisasi. Departementalisasi pekerjaan dapat dilakukan menurut fungsinya (akuntansi, personalia, manufaktur, riset & pengembangan), pelanggan, jenis produk, geografis/terirori, dan prosesnya.

3. Rantai Komando

      Rantai komando merupakan garis wewenang yang tidak terputus-putus, yang terentang dari puncak organisasi ke eselon terbawah dan memperjelas siapa melapor kepada siapa. Ada dua konsep komplementer yang perlu dipahami tentang rantai komando tersebut, yakni:

a) Wewenang (hak-hak yang melekat dalam posisi manajerial untuk memberi perintah dan mengharapkan perintah itu dipatuhi); dan

b) Kesatuan Komando (bawahan seharusnya memiliki satu atasan kepada siapa bawahan tersebut bertanggung jawab langsung).

4. Rentang Kendali

      Rentang kendali berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif.

5. Sentralisasi dan Desentralisasi

      Sentralisasi/desentralisasi mengacu pada tingkat pengambilan keputusan dipusatkan pada satu titik tunggal dalam organisasi. Jika manajemen mengambil keputusan utama organisasi dengan sedikit atau tanpa masukan dari personil di tingkat lebih bawah, keputusan organisasi tersebut dinamakan tersentralisasikan. Sebaliknya, jika makin banyak personil pada tingkat lebih bawah diberi keleluasaan untuk mengambil keputusan, keputusan tersebut disebut pengambilan keputusan dalam organisasi tersebut didesentralisasikan.

6. Formalisasi

      Formalisasi mengacu pada tingkat pekerjaan di dalam suatu organisasi itu dibakukan. Jika pekerjaan sangat diformalkan, pelaksana pekerjaan itu mempunyai kuantitas keleluasaan yang minimum mengenai; apa yang harus dikerjakan, kapan harus dikerjakan, dan bagaimana seharusnya ia mengerjakannya.

      Pada organisasi dengan formalisasi yang tinggi, terdapat uraian jabatan dalam bentuk tertulis, banyak aturan organisasi dan prosedur yang terdefinisikan dengan jelas mengenai proses kerja dalam organisasi. Sementara pada organisasi dengan formalisasi rendah, perilaku kerja relatif tidak terprogram dan para karyawan mempunyai banyak keleluasaan dalam menjalankan pekerjaannya.

Dalam organisasi, lingkungan dibagi menjadi :

Lingkungan Internal

• Karyawan. Semakin berkembangnya organisasi maka karyawan dituntut untuk lebih meningkatkan ketrampilan dan kemampuannya. Adakalanya suatu posisi dalam organisasi menghendaki klasifikasi pendidikan tertentu, seperti programer komputer mensyaratkan karyawanya untuk menguasai software terbaru.

• Manajemen. Dalam menjalankan usahanya, organisasi memerlukan koordinasi atau pengaturan agar sasaran organisasi dapat tercapai.

• Pemegang saham dan dewan direksi. Pada sebuah perusahaan publik yang besar, pemegang saham memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan melalui hak pemberian suara pada rapat umum pemegang saham.

• Modal dan peralatan fisik. Organisasi atau perusahaan membutuhkan modal untuk kelangsungan hidupnya. Untuk organisasi yang telah go public modal diperoleh dari para penanam saham. Peralatan fisik seperti sarana dan prasarana juga menjadi modal suatu organisasi.

Lingkungan Eksternal

• Variabel ekonomi yaitu, kondisi ekonomi pada umumnya yang mempengaruhi aktivitas sebuah organisasi. Variabel ekonomi seperti upah, harga yang ditetapkan oleh pemasok dan pesaing serta kebijakan fiskal pemerintah mempengaruhi biaya produksi barang atau penawaran jasa dan kondisi pasar. Indikator ekonomi mengukur pendapatan, tabungan, investasi, harga, upah, produktivitas, lapangan kerja, aktivitas pemerintah serta transaksi internasional.

• Variabel politik dan hukum yaitu berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi aktivitas suatu organisasi sebagai hasil dari proses atau iklim politik, dan/atau perubahan regulasi. Proses politik mencakup persaingan antar kelompok dengan kepentingan yang berbeda, yang masing-masing mencari peluang untuk mencapai sasarannya sendiri.

• Variabel teknologi meliputi perkembangan baru dalam produk atau proses serta pengetahuan seperti fisika yang mempengaruhi aktivitas organisasi. Teknologi dapat mengubah segala sesuatu secara cepat dan adakalanya masyarakat tidak siap atau belum siap akan perubahan teknologi. Inovasi dalam bidang komputerisasi, robot, bioteknologi dan sumber daya alam lainnya mempengaruhi produktivitas masyarakat.

• Variabel demografis adalah hasil dari perubahan sikap karakterisitik dari populasi seperti umur, jenis kelamin, etnis, ras, orientasi seksual, dan kelas sosial. Perubahan ini menyarankan organisasi untuk menemukan cara untuk memotivasi dan memanfaatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai.

Apakah Setiap Faktur Pajak dalam Bentuk Kertas?

Logo e-Faktur

Dalam rangka memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya pembuatan Faktur Pajak, Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) telah memberlakukan e-Faktur

Apa yang dimaksud dengan e-Faktur?

E-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP.

Siapa yang diwajibkan membuat e-Faktur?

PKP yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah PKP yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Tahapan implementasi e-Faktur adalah sebagai berikut:

• Mulai 1 Juli 2014, bagi PKP tertentu ( 45 PKP ) sebagaimana ditetapkan dalam KEP-136/PJ/2014
• Mulai 1 Juli 2015; bagi PKP yang terdaftar di KPP di wilayah Pulau Jawa dan Bali;
• Mulai 1 Juli 2016; bagi seluruh PKP.

Bagaimana caranya agar PKP dapat menggunakan layanan aplikasi e-Faktur?

Untuk dapat menggunakan layanan aplikasi e-Faktur, PKP wajib mempunyai sertifikat elektronik yang diberikan oleh DJP.

Sertifikat elektronik diberikan kepada PKP setelah PKP mengajukan permintaan kepada DJP melalui KPP tempat PKP dikukuhkan dan menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh DJP.

Transaksi apa saja yang dibuatkan e-Faktur?

e-Faktur dibuat untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak ( BKP ) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), kecuali atas penyerahan BKP dan/atau JKP.

• Yang dilakukan oleh pedagang eceran;
• Yang dilakukan oleh PKP Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri; dan
• Yang bukti pungutan PPNnya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak

Apakah e-Faktur diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas?

e-Faktur berbentuk elektronik, sehingga tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas (hard copy) baik oleh pihak penjual dan/atau pihak pembeli, e-Faktur dipersilahkan untuk dicetak sesuai dengan kebutuhan.

Apakah e-Faktur perlu ditandatangani secara basah?

e-Faktur ditandatangani secara elektronik sehingga tidak disyaratkan lagi untuk ditandatangani secara basah oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP.

Mata uang apa saja yang boleh digunakan dalam pembuatan e-Faktur?

e-Faktur menggunakan mata uang Rupiah. Apabila transaksi menggunakan mata uang selain Rupiah, dikonversi ke Rupiah dengan menggunakan kurs Menteri Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur.

Bagaimana perlakuannya atas e-Faktur yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan?

Atas e-Faktur yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar, PKP  yang membuat e-Faktur tersebut dapat membuat e-Faktur pengganti.

Bagaimana perlakuan e-Faktur dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP?

Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP yang e-Fakturnya telah dibuat, PKP yang membuat e-Faktur harus melakukan pembatalan e-Faktur.

Bagaimana contoh tampilan e-Faktur apabila dicetak dalam bentuk file pdf dan/atau kertas?

Apabila dicetak, maka contoh tampilan e-Faktur adalah sebagai berikut

Contoh tampilan e-Faktur

Apabila e-Faktur dicetak di atas kertas yang disediakan secara khusus oleh PKP, misalnya kertas yang telah dicetak logo perusahaan, alaat, atau informasi lainnya, maka e-Faktur yang dicetak diatas kertas tersebu tetap berfungsi sebagai Faktur Pajak.